Sinergi Kelestarian Alam dan Kesejahteraan Masyarakat

Menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama, meliputi masyarakat sipil dan pemerintahan. Perlu gerakan kolektif yang dilakukan serempak oleh daerah-daerah di Indonesia untuk menjaga ekosistem lingkungan yang sudah kita miliki sekarang. Salah satu asosiasi yang fokus pada hal ini adalah Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL), diinisiasi oleh Kabupaten Sintang dan Kabupaten Musi Banyuasin untuk membangun gerakan bersama antara kabupaten-kabupaten yang punya kesamaan ekosistem penting dengan luasan yang cukup besar seperti hutan, lahan gambut, danau, dan sungai. Asosiasi ini juga berdiri untuk menjawab sebuah pertanyaan apakah sebuah daerah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sembari menjaga alam agar tetap lestari. 

Sampai sekarang LKTL masih membatasi keanggotaannya karena memiliki visi menjadi klaukus yang bisa mengakselerasi pembangunan lestari di dalam Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Sejauh ini ada 10 kabupaten yang menjadi anggota aktif, dengan evaluasi tahunan untuk membedakan kabupaten yang memang berprogress, tersebar di tiga pulau besar Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada 2021, digagas deklarasi 2030 dimana para kabupaten anggota menargetkan untuk berhasil menjaga tiga komitmen mereka. Pertama, menjaga minimal 50% tutupan ekosistem penting dengan cara yang inovatif dan bisa mensejahterakan minimal 1 juta keluarga di dalam dan di sekitar ekosistem. Kedua, dijalankan dengan gotong royong multi pihak. Ketiga, mampu menyusun strategi gotong royong yang nantinya dapat direplikasi oleh seluruh anggota APKASI.

Terdapat beberapa indeks untuk dapat mengategorikan suatu kabupaten menjadi kabupaten lestari, menggunakan tools yang bernama Kerangka Daya Saing Daerah. Ini adalah ringkaran dari hal-hal yang waji dilakukan daerah berdasarkan target nasional yaitu penurunan emisi gas rumah kaca, SDGs, dan menarik investasi berkualitas dan tangguh bencana. Untuk dapat membantu mencapai kabupaten lestari LTKL mengimplementasikannya dalam lima pilar pembangunan. Meliputi kerangka kebijakan, perencanaan, kelembagaan masyarakat, aksi bersama, dan pelaporan. Strategi gotong royong diaplikasikan dalam mencari mitra yang tepat untuk bekerjasama dengan para ahli dalam lima pilar pembangunan tersebut. 

Terdapat banyak pihak yang ikut berkontribusi dalam tercapainya kabupaten lestari, dapat dibayangkan sebagai sebuah lingkaran. Lingkaran inti adalah para kabupaten anggota, di luarnya adalah pihak yang kita sebut sebagai jejaring mitra utama yang memiliki kerja sama secara formal meliputi masyarakat sipil, perwakilan asosiasi, swasta, dan juga perwakilan wiraswasta sosial. Berikutnya adalah jejaring mitra pelaksana, jejaring yang memang memiliki program yang bersinergi dengan kabupaten-kabupaten terkait. 

Di luar itu, LTKL juga baru saja meluncurkan stakeholder anak muda bernama Generasi Lestari yang memegang peranan para professional muda untuk bekerja sama di kabupaten tempat mereka tinggal. Nantinya, mereka akan terlibat aktif di daerah untuk mengajak teman-teman generasi muda untuk menghadirkan inovasi-inovasi yang dapat membantu kesejahteraan daerah. Mimpi kita, nantinya generasi muda tidak lagi harus berbondong-bondong pindah ke daerah lain untuk membuat karya atau inovasi tetapi mereka punya kesempatan yang sama besar untuk bisa berkarir di daerah mereka masing-masing. 

Mimpi kita, nantinya generasi muda tidak lagi harus berbondong-bondong pindah ke daerah lain untuk membuat karya atau inovasi tetapi mereka punya kesempatan yang sama besar untuk bisa berkarir di daerah mereka masing-masing. 

Tahun 2022 ini, selain program yang dijalankan masing-masing daerah, LTKL juga punya beberapa program utama yaitu Opportunity Fair, semacam acara job fair yang memberikan peluang pekerjaan, magang, dan riset bersama bagi teman-teman dengan rentang usia 17-35 tahun. Di bulan Juni juga akan ada APKASI Ekonomi Expo, di mana semua kabupaten anggota berkumpul dan fokus pada inovasi di bidang kebijakan. Paket kebijakan terkait penguatan UMKM khususnya wirausaha sosial harapannya nanti kita bisa dapet paket kebijakan dimana prosedur perijinan untuk UMKM bisa lebih efisien khususnya BPOM, PIRT, dan Halal. Indonesia punya gerakan Bangga Buatan Indonesia, untuk itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan peraturan yang bilang minimal 40% dari total pengadaan barang untuk publik harus bersumber dari barang lokal. Kita ingin bukan hanya bersumber dari barang lokal tapi juga ramah lingkungan dan ramah sosial.