Sama Namun Berbeda

Perjalanan saya memenuhi kebutuhan pendidikan dapat dikatakan penuh lika-liku hingga sekarang bisa menjadi seorang peneliti di bidang sains. Ketika kecil, ada masa saya hampir tidak bisa bersekolah karena kekurangan biaya. Menjadi anak terakhir dari lima bersaudara membuat bapak harus bekerja amat keras. Setiap bulan hampir 70% gajinya dialokasikan untuk keperluan kuliah kakak-kakak saya. Terkadang biaya itu tidak cukup untuk saya, yang anak bungsu ini, sehingga saya harus pergi ke sekolah naik transportasi umum. 

Terkadang bapak suka bilang, “Besok tidak usah sekolah dulu karena tidak ada uang. Nanti tiga hari atau seminggu lagi baru pergi ke sekolah.” Bahkan kalau kondisi ekonomi kami semakin memburuk, biasanya kami akan pergi keluar kota untuk berladang dan menjual hasil panen ke pasar. Terkadang bisa sampai satu bulan kami di sana. Barulah setelah sudah ada uang dari hasil jualan, saya bisa kembali ke sekolah lagi. 

Saya mungkin salah satu dari sedikit anak yang beruntung karena akhirnya bisa mendapat beasiswa dari provinsi Papua untuk sekolah di Jakarta karena prestasi di bidang fisika. Saya berkesempatan ikut lomba matematika taraf internasional dan menjuarai  First Step to Nobel Prize in Physics. Berkat itu pula saya mendapatkan beasiswa di jurusan Aerospace Engineering di Florida Institute of Technology di Amerika Serikat kemudian Material Science di University of Birmingham di Inggris untuk S2.

Namun terlepas dari kondisi ekonomi keluarga saya, pendidikan di Papua memang memiliki banyak tantangan untuk maju. Saya melihat hal-hal yang mudah didatangkan untuk mendukung proses belajar di Papua tidaklah sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Jika ingin membangun fasilitas pendidikan, misalnya, biayanya bisa 20 kali lipat. Belum lagi kesulitan akses transportasi. Pengerjaan bangunan yang di pulau lain hanya dua minggu, di Papua bisa enam bulan hingga satu tahun. 

Menurut saya persoalan pendidikan di Papua mulai bermasalah pada masa peralihan kemerdekaan Indonesia. Ada masa di mana pemerintah meniadakan organ-organ atau lembaga asing di Papua. Padahal kala itu pendidikan kami hampir 80% dijalankan lembaga keagamaan yang mendapat donasi luar negeri. Contohnya gereja-gereja Katolik yang mendapat sokongan dana dari Vatikan. Semenjak pemerintah tidak lagi mengizinkan asing masuk, semua donor untuk pendidikan pun terputus. Lembaga keagamaan juga tidak lagi boleh terlibat dalam pendidikan. Sebagai solusi, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden yang melahirkan sekolah-sekolah inpres. Sayangnya, pengadaan sekolah-sekolah inpres tersebut transisinya tidak berjalan baik hingga ada generasi yang mengalami putus sekolah. 

Oleh sebab itu, saya berkesimpulan bahwa keterlambatan pendidikan di Papua sebenarnya berasal dari sistem pemerintahan dan strukturnya. Dampak domino dari fenomena tadi sangatlah banyak. Termasuk dipulangkannya guru-guru yang didatangkan dari Sulawesi, Jawa, Bali, dan lain-lain karena infrastruktur dasar sudah tak lagi ada. Akhirnya berakibat pada tidak kondusifnya proses belajar-mengajar di banyak institusi pendidikan di Papua. Hingga kini, sebenarnya kami di Papua sudah banyak meluluskan guru-guru yang bisa diolah untuk membangun pendidikan di sini. Hanya saja saya merasa pemerintah negara seakan belum memberikan dukungan yang jelas. Banyak dari mereka yang belum melakukan kewajiban mereka. 

Saya adalah salah satu orang yang amat beruntung untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi sampai bisa ke luar negeri. Saya merasa punya pengalaman yang bisa dijadikan contoh atau mungkin bisa dibagikan pada adik-adik di Papua. Dari segelintir pengalaman tersebut, saya ingin menjadi jembatan yang menunjukkan dunia pada mereka sebab banyak dari mereka tidak mengalami apa yang saya alami. Sebenarnya saya juga ingin membangun sekolah tapi saya belum mampu. Saat ini saya hanya punya modal ilmu saja. Maka itu saya butuh dukungan dari berbagai pihak di Papua. Akan tetapi, saya sering bingung karena kurangnya dukungan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik serta fasilitas-fasilitas yang mumpuni. Padahal saya merasa ini adalah sesuatu yang penting. Utamanya untuk melawan stigma bahwa orang Papua masih primitif dan terbelakang.

Kalau boleh saya mengutarakan, sebenarnya stigma tersebut seakan seperti sebuah rancangan untuk membuat orang-orang Papua merasa tidak mampu dan harus dibantu negara. Padahal dulu di zaman orang Belanda belum bisa makan roti, kami di Papua sudah makan roti. Lalu pada masa peralihan, ilmu  yang ada di Jawa sebenarnya sudah ada di Papua. Di sini sudah ada tempat pembuatan kapal dan perakitan pesawat. Sudah banyak dari kami yang disekolahkan ke Australia atau ke Belanda. Sayangnya, saat masa peralihan masuk ke Indonesia, munculah stigma yang dilekatkan pada orang-orang Papua dengan wacana yang menyatakan orang Papua belum mampu karena belum pakai baju, masih primitif, sehingga harus dibangun dan dibantu oleh negara. 

Jadi terkadang kalau bilang bangga terhadap Indonesia, saya bangga. Meski terkadang mudah diucapkan di mulut tapi tidak di hati. Saya bangga jadi orang Indonesia tapi di saat yang sama saya heran mengapa masih ada intoleransi pada orang-orang Papua padahal kami satu bangsa, satu negara. 

Saya bangga jadi orang Indonesia tapi di saat yang sama saya heran mengapa masih ada intoleransi pada orang-orang Papua padahal kami satu bangsa, satu negara. 

Misalnya dulu ketika saya sempat berada dalam program pelatihan di Jakarta. Terasa sekali kami yang datang dari Papua seperti dianggap remeh, seperti tidak mungkin juara atau punya prestasi. Begitu juga ketika dulu saya mengajar di salah satu sekolah internasional di Bali, ada seorang orang tua murid yang protes saya menjadi guru anaknya. Ia mempertanyakan mengapa sudah membayar mahal tapi anaknya diajar oleh guru yang berasal dari Papua. Menurutnya, sumber daya manusia di Papua rendah. Selain itu, saya juga masih sering mendengar orang bilang, “Kalian orang Papua harusnya bersyukur pemerintah sudah banyak melakukan ini-itu.” Saya merasa perlakuan-perlakuan tersebut seperti memojokan orang Papua. 

Meskipun begitu, saya tidak menyalahkan atau membenci masyarakat yang secara sadar atau tidak sadar melakukan intoleransi tersebut. Mereka hanya tidak memahami secara menyeluruh seperti apa kondisi kami di Papua. Orang tua murid yang tadi saya ceritakan pada akhirnya meminta maaf. Ia mengakui belum pernah bertemu dan kenal orang Papua sehingga mudah melempar penilaian akibat adanya wacana tentang keterbelakangan Papua yang digaungkan di masyarakat. Seperti yang juga saya katakan tadi, dari masa ke masa para petinggi negara seakan sengaja melemparkan stigma tersebut karena urusan politik. Saya mengira mereka hanya tertarik pada sumber daya alam di Papua saja sehingga seolah harus membuat kami bisa diatur dan menurut saja. 

Tidak heran semakin banyak orang Papua yang semakin sadar dan semakin marah hingga melontarkan protes dan beraksi. Kalau dibilang marah, saya juga marah. Namun saya tahu sulitnya menembus dinding-dinding kekuasaan itu sehingga saya mengambil sikap untuk fokus membangun dan mendukung adik-adik di Papua saja. Saya meyakini dengan tindakan-tindakan kecil yang nyata seperti ini nantinya pasti bisa berbuah baik. Membangun adik-adik yang berpotensi menjadi pemimpin bangsa bisa jadi bukti nyata untuk mengubah pandangan miring tentang orang Papua. Dan bukannya tidak mungkin suatu saat merekalah yang akan mengatur negara ini. Bukan karena mereka dipilih untuk alasan keberagaman tapi karena memang mereka mampu dan berdaya.

Saya mengambil sikap untuk fokus membangun dan mendukung adik-adik di Papua. Membangun adik-adik yang berpotensi menjadi pemimpin bangsa bisa jadi bukti nyata untuk mengubah pandangan miring tentang orang Papua.