Menelusuri Ruang Jurnalisme

Dari waktu ke waktu nilai-nilai yang kita usung baik perorangan maupun kelompok akan berubah seiring berbagai revolusi yang terjadi pada negara dan dunia. Tidak lain yang terjadi pada industri jurnalisme. Jika dulu kita masih sering melihat media cetak, kini kita lebih banyak "membaca" lewat layar. Jika dulu nilai-nilai perjuangan dalam setiap kata yang ditulis begitu kental, kini arus komersialisasi terasa pekat mewarnai berita-berita yang diluncurkan di setiap situs atau aplikasi.

Jika dulu nilai-nilai perjuangan dalam setiap kata yang ditulis begitu kental, kini arus komersialisasi terasa pekat mewarnai berita-berita yang diluncurkan.

Tidak bisa dipungkiri perubahan nilai-nilai media terjadi akibat adanya komersialisasi antar pers di mana corak bisnis sekarang ini menjadi fokus kebanyakan media yang lahir di negeri ini. Kepentingan publik pun terasa tak lagi diutamakan. Akibat komersialisasi tersebut, persepsi media dalam mengarahkan berita pun tercondong pada apa yang sedang terjadi di masyarakat. Sehingga tidak lagi media yang membuat sebuah tren namun sebaliknya.

Perkembangan teknologi juga menjadi tantangan baru di industri ini. Model bisnis media mengalami perubahan di mana sebenarnya sejumlah perusahaan media masih gagap dan mencari model bisnis yang tepat. Akhirnya kita lihat dan rasakan setiap hari bahwa media masih berpusat pada jumlah klik dan laju statistik situs medianya. Sehingga secara tidak sadar mulailah lahir terminologi baru hoax yang belakangan jadi ancaman di mana memudahkan orang untuk salah kaprah pada paparan informasi tertentu. Meskipun banyak yang berubah pada pemberitaan media massa, unsur subjektivitas masih mendarah daging di lingkungan media.

Perkembangan teknologi juga menjadi tantangan baru di industri ini. Sejumlah perusahaan media masih gagap dan akhirnya berpusat pada jumlah klik dan laju statistik situs medianya.

Saya tidak percaya adanya objektivitas. Menurut saya manusia pasti subjektif begitupun wartawan. Akan tetapi subjektivitas ini artinya adalah mereka punya punya prinsip, punya sikap. Lebih jauh lagi adalah para wartawan tidak menerima dan menyampaikan berita begitu saja. Contoh sederhana adalah kasus Baiq Nuril yang terkena kasus pelanggaran ITE. Bagi saya, kalau wartawan menulisnya secara objektif dia akan memposisikan pernyataan yang seimbang dengan penggugat. Mereka akan menulis atau menyiarkan berita dengan kata-kata netral. Tapi justru jadi berbahaya jika wartawan bersikap netral. Bayangkan jika tidak ada subjektivitas dan masyarakat justru kebingungan dengan persepsi mereka akan sebuah informasi. 

Yang jadi masalah adalah bukan berarti subyektifitas membenarkan segala macam cara. Dalam unsur subyektivitas dibutuhkan prosedur yang membuat pemberitaan menjadi obyektif. Semisal seorang dokter pasti juga bisa bersikap subyektif soal bagaimana dia melayani pasien terkait siapa yang mau dilayani lebih ramah. Tapi karena dia terikat dengan kode etik, dengan prosedur kedokteran, maka dia harus mengikuti pengecekan medis dengan tahap yang sama. Ini berarti subyektivitas sang dokter sedang dikendalikan oleh prosedur. Sama saja dengan wartawan. Prosedur-prosedur dalam jurnalistik lah yang membuat berita yang disiarkan menjadi obyektif. Prosedur bisa meliputi verifikasi, pengumpulan dokumentasi, dan lain-lain. Tidak cukup mudah mengatakan bahwa wartawan harus netral atau wartawan tidak boleh subjektif. Cukup kompleks juga untuk bisa memahami mengapa tidak bisa begitu saja netral.

Masih dirasa amat disayangkan juga adalah bahwa media masih sering mengabaikan suara marginal dalam artian yang luar. Bisa marginalisasi dari sisi agama, orientasi seksual, atau juga kelas sosial ekonomi. Orang yang tidak punya akses ke kekuasaan merupakan orang-orang yang tidak memiliki suara. Tidak dapat ruang dan isunya jarang diangkat. Termasuk juga orang-orang disabilitas. Semisal pada kasus penggusuran di Jakarta. Pemberitaan media mengangkat lebih banyak suara Bapak Ahok yang dulu menjabat jadi Wakil Gubernur DKI. Mungkin juga merekam suara pendukungnya yang mewakili aspirasi kelas menengah. Tapi sepertinya sedikit sekali tempat untuk suara para warga yang tergusur. Hal ini bisa karena kemalasan wartawan sendiri atau sikap biasnya terhadap figur Bapak Ahok. Banyak hal yang mungkin menjadi alasan tapi memang kenyataannya suara kelompok marginal tetap tidak mendapatkan ruang publikasi yang cukup.

Banyak hal yang mungkin menjadi alasan tapi memang kenyataannya suara kelompok marginal tetap tidak mendapatkan ruang publikasi yang cukup.

Sebagai masyarakat modern kita pun harus lebih kritis dengan pemberitaan media. Namun pemikiran kritis ini terasa agak sulit jika hanya dilakukan tiap individu tanpa dukungan yang lebih struktural. Saya lebih percaya upaya penanaman pemikiran kritis masyarakat dapat terjadi jika industri pendidikan menggunakan perannya. Pendidikan harus menjadi gerbang utama. Tidak bisa hanya dengan spanduk bertuliskan "Ayo Kritis!" atau "Ayo cek dan ricek sebelum share." Ini tidak akan mengubah apapun. Aktivitas secara masif dalam struktur pendidikan menjadi jawabannya seperti yang dilakukan institusi pendidikan di Finlandia. Negara ini dipercaya telah berhasil menanggulangi hoax. Juga memiliki tingkat literasi paling tinggi dari negara-negara Nordik pada umumnya. Mereka percaya bahwa demokrasi membutuhkan masyarakat yang berdaya dan media dapat menjembataninya. Jadi jika rakyat tidak bisa kritis dengan media, mereka tidak bisa berpartisipasi dalam demokrasi. Sehingga investasi mereka untuk upaya ini adalah dalam hal pendidikan

Ada banyak model: konten literasi media yang dapat menjadi mata pelajaran atau mata kuliah khusus atau bahkan konten tersebut bisa diselipkan di semua mata pelajaran. Misalnya pada saat belajar fisika dan sedang membicarakan tentang frekuensi radio atau TV. Pendidik dapat menyelipkan konten yang menyiratkan bahwa frekuensi tersebut adalah milik publik bukan milik salah satu perusahaan media saja. Sehingga para para pelajar dapat sadar bahwa mereka punya hak untuk berkontribusi. Mereka dapat mulai belajar berpikir kritis bahwa apa yang disewa oleh perusahaan media tersebut (frekuensi radio atau TV) jika tidak sesuai dengan kepentingan publik berarti dia bisa melakukan protes.